Di samping itu, belanja negara juga terkelola dengan baik, sehingga defisit APBN juga lebih rendah dari target. “Pencapaian ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang unggul dan bisa bekerja keras,” kata Said.
Menurutnya, apa yang telah dicapai APBN pada 2023 dalam tiga tahun terakhir ini melampaui negara negara maju. Pada 2023 harga komoditas ekspor Indonesia tidak setinggi pada 2022, namun berhasil surplus neraca perdagangan selama 44 bulan terakhir.
Indonesia juga menjalankan reformasi struktural pada sektor perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Situasi ini membuat pendapatan negara 2023 mengulang kisah sukses sejak 2021 lalu.
Said menambahkan, agar belanja negara berjalan makin baik, keuangan pusat dan daerah lebih konvergen, dan berbasis outcome, pemerintah mengonsolidasikan keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Beleid ini akan menjadi modal penting bagi pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja pada 2023 lalu dan ke depan,” tegasnya.
Selain itu, dalam upaya menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat, melalui APBN 2023, dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin. Hal ini diaplikasikan dengan memposisikan APBN sebagai shock absorber atau berperan penahan guncangan.
