“Jika hal itu (menjadikan APBN untuk kepentingan elektoral Pemilu) terjadi, maka pertaruhannya sangat besar. Maka terkandung resiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun”
Hanya saja, Said mengingatkan kebijakan ini jangan disalahgunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu. Hal ini dikarenakan dengan penebalan anggaran perlinsos pemerintah berhasil menjaga daya beli rumah tangga.
“Kita paham betul, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar. Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik,” jelas dia.
Dalam kacamatanya, APBN 2023 berhasil menjaga daya beli rumah tangga dan mengendalikan inflasi. Hal ini dibuktikan dengan tren inflasi yang terus turun sepanjang 2023, dari awal tahun mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023.
“Selama rentang 2023 perekonomian kita tumbuh, saya perkirakan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Berhasil pulih kembali sejak kuartal II 2021,” kata Said.
Dia melanjutkan, sepanjang 2023 Indonesia menghadapi tekanan berkelanjutan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini imbas dari kebijakan suku bunga tinggi yang ditempuh oleh The Fed.
