Menurutnya, pemerintah cukup berhasil mengimbangi permainan dengan baik, meskipun sempat khawatir kurs Dolar AS menyentuh batas psikologis di atas Rp16.000. Ketergantungan terhadap Dolar AS bisa terus dikurangi.
Badan Anggaran DPR pun terus memberikan dorongan agar Bank Indonesia makin inovatif. BI terus mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk menciptakan pembayaran internasional lebih variatif.
“Belajar dari krisis moneter 1997, DPR bersama pemerintah terus memperkuat industri keuangan nasional. Pada 2023 lalu kita bekali pemerintah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kita jalankan pepatah, ambil payung sebelum hujan,” jelas dia.
Tak kalah penting, Said mengingatkan bahwa pemilu 2024 akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan APBN 2024. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dan DPR dapat menjaga komitmen untuk tidak menggeser APBN untuk kepentingan politik elektoral.
“Jika hal itu terjadi, pertaruhannya sangat besar, bisa terkandung resiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun, kemampuan resiliensi dalam menghadapi dinamika global dan domestik juga makin melemah,” pungkasnya.
