“Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa,” ujar Babai Suhaimi.
Kejanggalan yang dimaksud antara lain berupa Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang berwarna kombinasi putih dan oranye. Identik dengan logo PKS.
“Ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakarta lah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Babai.
Warga yang memiliki Kartu Depok Sejahtera, bisa diberikan bantuan oleh Pemkot Depok. Namun, Babai melihat sejauh ini ada kalangan yang sebenarnya tidak miskin tetapi diberikan bantuan.
“Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan program KDS tak terkait partai politik tertentu seperti yang ditudingkan.
“Enggak (terkait partai politik). Penerima bantuan kan semua warga. Syaratnya adalah miskin,” kata Imam
