Sejumlah Petinggi Partai Sindir Muhaimin Iskandar
Partaiku.id – Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengeluarkan peringatan supaya kadernya di Kabinet tidak diganggu. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, perombakan atau reshuffle menteri di kabinet merupakan hak dan kewenangan Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, kewenangan presiden tersebut tidak perlu diutak-atik. Hal tersebut menanggapi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta agar reshuffle tak mengusik jatah kursi menteri untuk partainya.
“Terkait pengangkatan dan reshuffle anggota kabinet atau jabatan yang setara menteri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden yang tidak perlu diutak atik,” katanya.
Johnny mengatakan, jika presiden melakukan diskusi dengan para pimpinan partai politik koalisi terkait pengangkatan pejabat negara, itu hal yang wajar dalam demokrasi.
“Itu hal yang normal dan wajar dalam demokrasi dan recruitment pejabat negara yang tepat,” ujar dia.
Johnny menilai, hingga saat ini, sudah terlalu banyak energi politik yang dilakukan dalam membangun opini hanya untuk jabatan kabinet. Oleh karena itu, ia meminta, seluruh pihak untuk fokus mengatasi permasalahan negara selama pandemi Covid-19.
Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskndfar alias Cak Imim mengaku tak masalah jika Presiden Jokowi merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader PAN. Namun, ia mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB. Hal itu supaya tidak menimbulkan konflik antarkedua partai.
“Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3) lalu.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menanggapi statemen Muhaimin Iskandar. Ia menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
“Kalau soal reshufle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Zulkifli Hasan di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3).
Zulkifli menuturkan, posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Ketua Umum PAN tidak bisa mengatur siapa-siapa saja menteri yang harus diganti.
Zulhas mengaku, dirinya tidak punya hak untuk mengatur atau mengomentari isu reshuffle tersebut.
“Saya kan mantan ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR enggak usah kita ngatur-ngatur,” ucap Zulkifli.
Lebih jauh, mantan Mehut ini mengaku belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Ia pun membantah kabar PAN akan diberi posisi menteri dan posisi wakil menteri (wamen) yang akan diberikan ke PAN.
“Belum-belum (diajak bicara oleh presiden), Wah saya belum tahu (soal posisi Menko dan Wamen), tanya sama sana lah,” ucap Zulkifli.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pernyataan Muhaimin merupakan peringatan kepada Presiden Jokowi, sekalipun pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin dengan nada guyon.
“Ini warning (peringatan) ke Jokowi lah, karena yang berhak melakukan reshuffle itu Jokowi bukan yang lain,” kata Sabtu (26/3).
Menurut dia, pesan yang disampaikan Cak Imin sangat jelas yakni agar Jokowi tidak mengutak-atik jatah PKB.
“Nadanya bercanda tapi pesan dan substansinya serius gitu, terlihat berat hati PKB itu dengan masuknya PAN. Dikasih warning kalau sampai ganggu (jatah kursi) menteri PKB, maka akan terjadi (seperti) perang Rusia dan Ukraina,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai, Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perombakan kabinet. Salah satunya yakni kurangnya keberpihakan menteri terhadap produk dalam negeri.
