Partaiku.id – Pihak Istana melalui Sekretariat Kabinet (Setkab) membantah telah mendanai gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode yang ramai dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, baik Seskab, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) maupun Kantor Staf Presiden (KSP) tak memiliki anggaran untuk mendanai gerakan tersebut.
“Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini,” kata Pram saat rapat dengan Komisi II DPR, Senin (4/4).
Pernyataan Pram merespons pertanyaan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera dalam rapat yang berharap tak ada ikut campur dan aliran dana dari ketiga lembaga di lingkungan Istana itu pada gerakan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Mardani, selain bertentangan dengan konstitusi, ia ingin wacana perpanjangan masa jabatan cukup menjadi isu di kalangan elit politik dan para ketua umum partai.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” katanya.
