Lebih lanjut menanggapi hal itu, Pramono menyebut Presiden Jokowi telah empat kali merespons wacana tersebut. Ia pun meyakini publik bisa menangkap dengan jelas sikap Presiden.
“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” katanya.
Diketahui sebelumnya, organisasi yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyerukan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional yang mereka gelar di Istora Senayan, Selasa (29/3) lalu.
Acara itu berbuntut panjang sebab Jokowi turut hadir dalam acara tersebut bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Lebih lanjut, Pramono mewanti-wanti bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang harus melalui amendemen UUD 1945 akan membuka kotak pandora dan menyebabkan isunya akan meluas.
Pramono menyebut bahwa wacana tersebut berbahaya. Ia meyakini publik telah belajar dari amendemen UUD pertama pada 1999, saat UUD membatasi masa jabatan eksekutif dan legislatif menjadi hanya dua periode.
“Amendemen UUD tidak mudah, dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana, saya yakin ini menjadi pelajaran karena ini termasuk menjadi bagian di tahun ’99 ketika amandemen itu dilakukan,” kata Pram.
