“Kami meminta pemerintah bersama stakeholder lainnya pada KSSK melakukan terobosan terobosan guna memerangi fenomena crowding out beserta menghindari terjadinya credit crunch yang berkepanjangan,” tuturnya.
“Fraksi partai Golkar mengingatkan pemerintah bahwasanya kebijakan reformasi perpajakan baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak perlu dilakukan dengan seksama dan mempertimbangkan timing yang tepat agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” katanya seraya menyampaikan bahwa F-Golkar menyetujui RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.
Pemerintah sendiri menargetkan inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen dalam RAPBN 2022. Angka tersebut serupa dengan target dalam APBN 2021.
(sumber: partaigolkar.com/editor:BS)