Dikatakan Lombok, secara tekhnis dalam AD/ART partai Demokrat, tidak diatur siapa saja yang harus menandatangani surat-surat yang disebutkan punya dampak besar seperti ini.
“Saya contohkan, surat DPP yang masuk ke DPD hanya ditandatangani Sekjen DPP. Itu bukan berarti saling melangkahi. Intinya kami hanya ingin mengamankan amanah DPP agar kami tidak ketinggalan untuk membina komunikasi dengan teman-teman fraksi dari partai lain,” kata Lombok kembali.
Page 2 of 2
