“KIB perlu mempromosikan calon yang tidak kontroversial dan potensial untuk dibully karena memiliki catatan-catatan buruk terkait etika, pelanggaran hukum dan menyengsarakan rakyat,” tuturnya.
Dia menambahkan, KIB masih memiliki waktu sekitar satu tahun untuk menggelar konvensi sebelum masa pendaftaran pasangan capres-cawapres. Menurutnya, KIB bisa langkah awal dengan membuat kriteria calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan mendatang
“Kebutuhan mendesak Indonesia, jangka pendek, menengah dan panjang perlu menjadi pertimbangan serius agar pasangan calon yang diusung benar-benar tepat dan akurat untuk kepentingan rakyat dan NKRI,” ujar Siti.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang akan diusung oleh KIB di 2024. Menurut Airlangga, KIB mencari sosok yang tak teridentifikasi dengan politik aliran dan siap melanjutkan program ibu kota negara (IKN).
“Itu salah satu hal yang didorong. Karena politik aliran tidak bisa dilepaskan dari tentunya yang super kiri dan super kanan. Ekstrem. Kita tidak cari yang ekstrem,” kata Airlangga dalam acara Blak-blakan.
