Pemblokiran akses internet yang dilakukan Pemerintah kepada Papua ternyata mengundang kontra diberbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali Anggota Komisi III DPR RI f-PKS, Nasir Djamil yang tak setuju Pemblokiran itu dilakukan terlalu lama.
Pemblokiran tersebut, menurut Nasir, menunjukkan kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.
“Di satu sisi sebenarnya sangat dimungkinkan (pemblokiran internet) agar kemudian informasi yang beredar itu tidak berkembang menjadi gejolak,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
“Tapi tentu harus ada batasnya, karena kalau kemudian tidak dibatasi itu menunjukkan kelemahan Indonesia, kelemahan aparat kita,” sambung Nasir.
Ia mengatakan, pemblokiran internet seharusnya dibatasi, hanya dilakukan beberapa jam saja.
Setelah itu, pemerintah harus bisa mengendalikan situasi tanpa harus memblokir akses internet
“Nah, lamanya pemblokiran ini menunjukkan bahwa kita tidak sigap tidak siap mengantisipasi situasi dan kondisi yang ada di sana. Belum lagi nanti kita dituduh kepada pelanggaran hak-hak asasi orang untuk ingin mendapatkan informasi,” jelasnya.
