Ketua F-Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, sepakat dengan adanya wacana evaluasi Pilkada secara langsung, Ibas menyarankan pelaksanaannya setelah Pemilu 2024 mendatang.
“Apabila pada akhirnya disetujui sistem baru ini, maka FPD menyarankan diberlakukan setelah Pemilu 2024,” ujar pria yang akrab disapa Ibas ini lewat akun twitter-nya @Edhie_Baskoro, Rabu malam, 13 November 2019.
Kendati demikian, Demokrat ingin wacana ini disepakati parlemen, presiden, dan rakyat. “Jika disetujui, maka harus dipastikan Pemilu melalui DPRD itu bebas, jujur, dan adil,” ujar putra sulung Presiden RI Ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Usul mengevaluasi Pilkada langsung pertama kali dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, 6 November 2019. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif, salah satunya biaya politik yang tinggi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang mengatakan, pihaknya mengusulkan agar sistem Pilkada tidak seragam untuk menekan biaya politik yang tinggi. Salah satu opsinya adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD bagi daerah tertentu.
