Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa salah input nominal anggaran merupakan hal biasa dan sering terjadi.
Sebelumya, Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta terus menuai sorotan. Pasalnya, ada sejumlah rencana anggaran yang dinilai janggal.
Di sisi lain, terdapat usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
“Saat Pak Jokowi dan Pak Ahok pimpin Jakarta, duplikasi anggaran diknas DKI jumlahnya trilyunan. Hal biasa, butuh koreksi,” ujar Andi Arief.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menemukan 18.000 mata anggaran ganda. Sebagian anggaran ini dialihkan ke alokasi anggaran lain.
Seperti diketahui bahwa, terdapat potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 mencapai Rp 1,8 triliun jika saat itu tidak dibenahi. Khusus di Dinas Pendidikan DKI, jumlah anggaran yang dicoret Jokowi mencapai Rp 1 triliun.
