Perwakilan massa buruh dari KASBI, Nining Elitos tak berkomentar lebih lanjut soal RUU PPP yang akan disahkan Paripurna. Namun, pihaknya mengaku akan terus mengawal secara umum proses perbaikan UU Omnibus yang diberikan waktu paling lambat dua tahun oleh MK.
“Kami berharap baik DPR maupun pemerintah dalam melahirkan bermacam regulasi seharusnya melibatkan partisipasi publik sehingga ketika regulasi ini sudah ketuk palu tidak menjadi polemik,” kata Nining.
(thr/pmg)
Page 2 of 2
