Selain itu, Sukamta menilai perlu pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas, serta peningkatan kinerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang.
Penanganan KKB di Papua, kata dia, tidak sama dengan cara mengatasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88.
“Ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua. Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” paparnya.
Sukamta melihat pemerintah terkesan jor-joran dalam pembangunan infrastruktur. Namun, terkesan setengah-setengah dalam hal otonomi khusus, kebijakan keamanan, penyelesaian kasus HAM di Papua.
“Skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dua prajurit TNI tewas dalam insiden penyerangan KKB di pos militer Satgas Mupe Yonif Marinir-33 di Kabupaten, Nduga, Papua, Sabtu (26/3). Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan menduga KKB yang melancarkan serangan itu pada sore menjelang malam hari. Menurutnya, prajurit kala itu sedang bertugas di Distrik Kenyam.
