Meski begitu, survei menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta di sejumlah bidang mencapai angka kepuasan yang tinggi dari responden. Seperti dalam persoalan upah yang mencapai 69,4 persen.
Menurut Noory, angka tersebut berhasil diraih Pemprov karena adanya peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 40 persen di tahun 2022.
“Tapi mungkin tingkat kenaikan upah yang lumayan tinggi itu menyebabkan kemampuan Jakarta dalam menyediakan lapangan kerja itu menjadi berkurang. Kita lihat tingkat kepuasan soal lapangan kerja itu cukup rendah [sebesar] 37,6 persen,” ungkap Noory.
Selain upah, sektor transportasi dan harga kebutuhan pokok juga memperoleh tingkat kepuasan yang signifikan. Sebanyak 64,7 persen responden mengaku puas dengan kinerja Anies-Riza di bidang transportasi. Sementara 54,1 persen responden puas dengan harga kebutuhan pokok di Jakarta.
“Tetapi kita lihat catatan yang paling negatif diberikan oleh responden disini adalah soal penyediaan hunian yang layak atau fasilitas perumahan. Kita tahu akses kemudian juga dari segi harga, dari segi lokasi itu sulit dan semakin sulit di Jakarta. Ini angkanya 24,7 persen,” ungkapnya.
