Menurut Lucius, penjelasan paling masuk akal proyek pengadaan gorden hanya menguntungkan para pengelola anggaran dan anggota dewan ikut bermain dalam proyek.
Menurut dia, DPR kehilangan tanggung jawab etis sehingga seperti tak punya beban membuka tender tersebut. Sebab, kata dia, proyek dengan nilai yang tidak masuk akal selalu mungkin terjadi jika para pihak yang terlibat tak memiliki tanggung jawab etis.
“Dari sisi urgensi nampaknya tak ada penjelasan masuk akal yang bisa membenarkan rencana pembelian tersebut,” kata Lucius.
Selain pengadaan gorden, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR diketahui juga melakukan pengadaan konstruksi untuk menambal aspal di kompleks parlemen. Kedua proyek tersebut tercatat menelan biaya total hingga lebih dari Rp59 miliar.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan dua proyek tersebut. Terkait gorden, Dasco mengatakan bahwa proyek itu diajukan atas usulan anggota dewan kepada Setjen DPR.
Dasco menyebut bahwa usulan itu telah disampaikan sejak lama namun baru diajukan tahun ini. Sementara, proyek pengaspalan di kompleks parlemen karena area itu akan menerima kunjungan wakil dewan dari 40 negara Juli mendatang.
