Partaiku.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Perludem, KoDe Inisiatif, PUSaKO FH Universitas Andalas, dan Puskapol UI mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian transparan kepada masyarakat dalam proses pemilihan Penjabat (Pj) kepala daerah.
“Mendagri mesti transparan dalam setiap proses ini, sehingga publik pun juga dapat menentukan siapa yang layak untuk menduduki jabatan yang bersifat sementara ini,” ujar Koordinator Divisi Keuangan Negara dan Administrasi Pemerintahan PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Illahi.
Beni menjelaskan salah tujuan membuka nama-nama calon Pj kepala daerah adalah menjaring masukan dari publik terhadap rekam jejak masing-masing calon.
Adapun catatan atau masukan yang diberikan publik nantinya juga perlu dipertimbangkan oleh Tito dalam memilih calon Pj terbaik untuk mengisi jabatan tersebut.
Salah satu caranya, kata Beni, Tito bisa membuat kanal bermuatan biodata diri semua calon, jenjang karir di pemerintahan, hingga prestasi dan inovasi selama menjabat serta rekam jejak lainnya.
Dihubungi secara terpisah, Peneliti KoDe Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menyebut Tito belum transparan dalam memilih Pj kepala daerah. Ia berkata publik tak mendapat informasi yang cukup terkait nama-nama yang bakal diangkat.
