Tri Rismaharini Sebut Data Penerima Bansos adalah Akumulasi
Partaiku.id – Mensos Tri Rismaharini (Risma) mengatakan sejumlah temuan terkait data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Temuan itu berupa ketidaksesuaian data seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang dari kalangan mampu yang terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham menjadi penerima bansos. Selain itu, BPK juga mendapati temuan dari perbankan senilai Rp100 miliar yang belum dikembalikan.
“Temuan tadi juga akumulasi. Ada yang kejadiannya tahun 2017, bahkan 2004 juga ada. Tapi itu memang menjadi PR saya menyelesaikan itu,” kata Risma di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Kamis (28/7).
Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengaku pernah menegur lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) lantaran menyalurkan dana donasi ke luar negeri.Ia menemukan indikasi penyelewengan dana donasi yang telah disumbangkan masyarakat ke ACT sejak ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial.
“Sebetulnya saat saya awal jadi menteri udah saya ingatkan dia (ACT). Sudah saya buatkan surat peringatan karena saat itu kalau gak salah ada sumbangan ke luar (negeri), terus saya tegur,” kata Risma di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Kamis (28/7).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Bareskrim Polri mengusut aliran dana Yayasan ACT untuk kegiatan terorisme di luar negeri. Menurutnya, polisi harus perlu menelusuri laporan keuangan ACT untuk menemukan dugaan penyelewengan lain.
Politisi Nasdem ini menyoroti kemungkinan aliran dana dari ACT untuk kegiatan terorisme di luar negeri, sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Kami di Komisi III mendesak Bareskrim Polri untuk terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana lainnya, dan tentunya terkait kemungkinan adanya dana tersebut disalurkan pada kegiatan teroris di luar negeri,” kata Sahroni lewat pesan singkat, Kamis (28/7).
Jubir PAN Dimas Prakoso Akbar meminta pihak kepolisian mengusut dugaan dana dari lembaga filantropi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke partai politik atau organisasi tertentu. Menurutnya, seluruh aliran dana yang diselewengkan ACT harus diusut secara tuntas.
“Kami meminta Polri untuk mengusut aliran dana ACT dari hulu ke hilir, serta memastikan tidak ada aliran dana yang masuk ke partai politik apalagi organisasi terlarang. Kita harus memiliki keterbukaan terkait pengelolaan dana publik,” kata Dimas lewat pesan singkat, Kamis (28/7).
