Sejak dilantik sebagai Mensos pada Desember 2020, Risma telah bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti BPK dan BPKP untuk membersihkan data DTKS. Hingga Agustus 2023, sebanyak 68.211.528 data telah diperbaharui.
Risma juga mengusulkan pembaruan data setiap bulan, mengingat perubahan cepat dalam data kependudukan, seperti perpindahan domisili dan kelahiran bayi. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pembaruan data sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 2011.
Untuk meningkatkan transparansi, Kemensos telah menyediakan aplikasi cekbansos dengan fitur usul sanggah, yang memungkinkan masyarakat mengajukan data secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketidaktepatan dalam penyaluran bansos yang sering kali tidak mencapai sasaran yang tepat.
Sebelumnya, KPK mencatat bahwa ada ratusan ribu penerima bansos yang sebenarnya memiliki penghasilan yang mencukupi. Dari 493 ribu penerima bansos salah sasaran, sekitar 23,8 ribu di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Estimasi kerugian negara akibat ketidaktepatan ini mencapai sekitar Rp523 miliar per bulan.
