Trio Moeldoko, Pramono dan Pratikno Dicecar Sejumlah Anggota Komisi II DPR soal Jokowi 3 Periode
Partaiku.id – Sejumlah anggota Komisi II DPR mencecar tiga pembantu Presiden Joko Widodo terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan dalam rapat antara Komisi II dengan ketiganya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3). Mereka masing-masing Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya,” ujar perwakilan fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam rapat.
Menurut Guspardi, sebagai pembantu Presiden, ketiganya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan duduk perkara dan sikap Istana terkait wacana tersebut.
Guspardi turut menyoroti berbagai kegiatan yang dipaparkan oleh KSP Moeldoko. Namun, ia juga ingin mendengar komentar Moeldoko terhadap isu-isu tiga periode yang ramai belakangan.
Pertanyaan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ichsan Yunus. Ia mempertanyakan sikap Mensesneg Pratikno terhadap wacana presiden tiga periode.
Terutama, katanya, menyusul klaim Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menginginkan Jokowi kembali menjabat.
“Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,” kata Ichsan.
Sementara, anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan agar segala kegiatan yang menyangkut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak ada ikut campur lembaga di lingkaran Istana.
Sebab, menurut Mardani, wacana tersebut bertentangan bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, ia berharap agar usulan tersebut cukup menjadi wacana elit yang menjadi keputusan para pimpinan partai politik.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.
Tiga pembantu Jokowi pun angkat suara menjawab sejumlah isu tersebut. Mensesneg Pratikno terutama menjawab soal deklarasi Apdesi agar Jokowi lanjut tiga periode. Dia mengaku tak tahu menahu soal deklarasi tersebut.
Menurut dia, seruan agar Jokowi lanjut tiga periode itu disampaikan usai rombongan Presiden keluar atau meninggalkan acara pada Selasa (29/2) lalu itu.
“Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami,” kata dia.
Sementara, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP guna mendanai kegiatan terkait wacana tiga periode.
Lagi pula kata dia, pemerintah juga tak akan ikut campur dalam isu tersebut sebab berada di luar kewenangan. Menurut Pramono, Jokowi telah empat kali meresons wacana itu, dan menegaskan menolak usulan tersebut.
“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” tutur Pramono.
(mts/DAL)
