Ubed menyatakan wacana penundaan pemilu sudah menyangkut dengan konstitusi serta teori demokrasi. Menurutnya, penundaan pemilu tidak bisa dilakukan hanya karena keinginan elite tertentu. Dalam pandangan konstitusi, dia melanjutkan, sirkulasi kekuasaan harus diatur.
“Demokrasi yang sehat salah satu indikasinya sirkulasi yang normal,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Nama Ubedilah Badrun mencuat usai melaporkan dua putraJokowi Gibran danKaesang atas dugaan korupsi hingga pencucian uang. Gibran dan Kaesang dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015.
