Partaiku.id – Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar jabatan gubernur ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat memicu respons dari sejumlah partai politik. Partai Golkar, salah satunya, menyambut baik gagasan tersebut namun menawarkan pendekatan berbeda dalam menyikapi masa depan sistem pemilihan kepala daerah.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai wacana yang dilontarkan Cak Imin sebagai langkah awal yang baik untuk memulai diskusi nasional mengenai reformasi sistem politik dan pemilihan umum di Indonesia.
“Kami menghargai pandangan yang disampaikan Cak Imin. Ini membuka ruang dialog yang sehat antar elemen bangsa, terutama dalam upaya menyempurnakan sistem demokrasi kita,” ujar Doli kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Meski menghormati usulan tersebut, Doli menyebut Partai Golkar memiliki pandangan alternatif yang saat ini tengah dikaji secara mendalam. Setidaknya ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan oleh partai berlambang pohon beringin itu terkait pemilihan kepala daerah.
“Opsi pertama adalah seluruh kepala daerah – gubernur, bupati, dan wali kota – dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, namun dengan proses seleksi internal partai yang terbuka dan berjenjang,” jelas Doli.
Adapun opsi kedua yang ditawarkan Golkar adalah model pemilihan asimetris. Dalam skema ini, pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota bisa dilakukan melalui mekanisme langsung atau tidak langsung, tergantung pada karakteristik daerah masing-masing dan pengaturan tertentu.
Menurut Doli, pemilihan langsung untuk gubernur dinilai tidak lagi relevan karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi gubernur merupakan representasi atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Sudah menjadi kesimpulan kami bahwa jabatan gubernur semestinya tidak lagi dipilih secara langsung. Fungsinya lebih bersifat koordinatif dan administratif sebagai perwakilan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendati demikian, Partai Golkar menegaskan tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses reformasi politik ini. Doli menyebut partainya tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual.
“Golkar berpegang pada prinsip demokrasi yang berkualitas dan berimbang. Kami tidak ingin demokrasi berkembang secara liar atau terlalu liberal, karena itu justru berisiko memunculkan budaya politik yang pragmatis,” tegasnya.
