Indonesia masih tergantung pada negara lain. Ketika diembargo, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu. Pentingnya kemandirian dan kedaulatan terhadap vaksin Covid-19.
“Sejak awal kami menekankan jangan ada politisasi vaksin Covid-19 dan DPR tidak akan mengintervensi pihak mana pun, selagi niat dan langkahnya untuk kepentingan yang lebih luas,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap hasil uji klinis BPOM dan standar yang berlaku benar-benar diterapkan.
“Sejumlah epidemiolog sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk tidak cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara. Pengujian serta penilaian secara ilmiah secara transparan oleh BPOM maupun para pakar sangat penting,” jelas Azis.
Pengembangan Vaksin Nusantara harus didukung semua pihak. DPR dipastikan tidak akan intervensi terhadap pengembangan yang dilakukan. Meski demikian, semua pihak tidak menginginkan pengembangan yang dilakukan kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku.
“Jika belum memenuhi kaidah klinis, sampaikan secara transparan. Integritas Badan POM sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu, BPOM harapannya membantu dalam pengembangan vaksin Nusantara. Ini dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi,” tegas Azis Syamsuddin.
