Partaiku.id – Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan ketika Pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/8). Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan. kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (10/8).
Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal.
Kebijakan yang mulanya menarget pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
“Penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru.Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul,” ucap dia.
Muzani juga menyebut sistem zonasi PPDB ini menyebabkan ketidakadilan di beberapa tempat. Menurutnya, tujuan baik dari penerapan sistem zonasi PPDB masih belum tercapai.
Muzani pun menekankan partainya menghendaki pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan ini.
“Intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan,” katanya.
