Wakil Ketua MPR Sebut Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem PPDB Tahun 2024
Partaiku.id – Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan ketika Pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/8). Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan. kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (10/8).
Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal.
Kebijakan yang mulanya menarget pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
“Penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru.Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul,” ucap dia.
Muzani juga menyebut sistem zonasi PPDB ini menyebabkan ketidakadilan di beberapa tempat. Menurutnya, tujuan baik dari penerapan sistem zonasi PPDB masih belum tercapai.
Muzani pun menekankan partainya menghendaki pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan ini.
“Intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan,” katanya.
Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 terjadi di semua daerah.
Dia pun telah meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (20/7).
Jokowi mengatakan pendidikan anak harus menjadi prioritas. Ia ingin pemerintah, baik di pusat maupun daerah, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan.
“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ucapnya.
PPDB 2023 memicu polemik di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan penerimaan 4.791 siswa karena melakukan kecurangan dengan memanipulasi domisili.
Sementara Pemprov DKI Jakarta menemukan 23 peserta PPDB menggunakan kartu keluarga orang lain. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf dan berjanji akan mengevaluasi hal itu.
Komisi X DPR mempertanyakan kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mereka berniat memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim buntut sengkarut PPDB 2023.
“Saya merasa Satgas PPDB Kemendikbud tidak efektif, menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan, di daerah. Dan itu di daerah merasa tidak ada pantauan, tidak ada monitoring,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7).
Nadiem sendiri mengatakan seleksi PPDB jalur zonasi yang dipermasalahkan saat ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir Effendy.
Muhadjir diketahui pernah menjadi Mendikbud. Saat ini, Muhadjir menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Nadiem mengaku hanya melanjutkan kebijakan seleksi tersebut. Menurutnya, setiap tahun pihaknya terkena getah atas penerapan sistem seleksi PPDB jalur zonasi.
“Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi. Tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting,” kata Nadiem dalam acara BelajaRaya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).
Terlepas dari itu, Nadiem menyatakan sistem seleksi PPDB jalur zonasi menjadi penting karena penerapan sistem seleksi tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan.
Nadiem mengatakan banyak peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Kemudian, kata Nadiem, mereka terpaksa harus masuk sekolah swasta yang berbayar.
Oleh sebab itu, menurutnya sistem PPDB dengan banyak jalur, termasuk zonasi menjadi penting.
