Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 terjadi di semua daerah.
Dia pun telah meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (20/7).
Jokowi mengatakan pendidikan anak harus menjadi prioritas. Ia ingin pemerintah, baik di pusat maupun daerah, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan.
“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ucapnya.
PPDB 2023 memicu polemik di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan penerimaan 4.791 siswa karena melakukan kecurangan dengan memanipulasi domisili.
Sementara Pemprov DKI Jakarta menemukan 23 peserta PPDB menggunakan kartu keluarga orang lain. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf dan berjanji akan mengevaluasi hal itu.
Komisi X DPR mempertanyakan kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mereka berniat memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim buntut sengkarut PPDB 2023.
