Zainal Arifin Mochtar Anggap Inisiator Tunda Pemilu Harus Dipermalukan
Partaiku.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menganggap pihak yang mengusulkan dan berupaya menunda Pemilu 2024 patut dipermalukan karena telah mengancam konstitusi UUD 1945. Bahkan dia ingin menyebut pihak yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 sebagai teroris konstitusi lantaran lebih mengutamakan kepentingan pribadi.
“Siapapun pelakunya harus kita naming and shaming [ditunjuk dan dipermalukan] sekarang, harus berikan catatan khusus. Saya cenderung menggunakan teroris konstitusi siapa yang mau merusak konstitusi yang ada sekarang demi kepentingan pribadi,” kata dia dalam acara Demokrasi Konstitusional Terancam: Korupsi Masa Jabatan Kepresidenan, Rabu (16/3).
Orang yang akrab disapa Uceng itu menilai wacana penundaan Pemilu 2024 jadi menempatkan demokrasi Indonesia di posisi terancam.
Dia mengatakan bahwa selama ini tidak ada negara yang menganut demokrasi bermain-main dengan masa jabatan presiden yang telah diatur dalam konstitusi.
Oleh karena itu, Uceng menganggap masyarakat harus menentang isu penundaan Pemilu 2024 karena mengganggu demokrasi Indonesia secara umum.
“Orang yang mencoba bermain-main dengan masa jabatan berhadapan juga dengan konstitusi, demokrasi, dan kita semua,” ujar Uceng.
Ia memberikan contoh beberapa negara yang sempat mengubah soal masa jabatan presiden seperti Venezuela, Turki, dan Rusia. Selain itu, beberapa negara sub-sahara pun juga melakukan perpanjangan masa jabatan secara sepihak.
Umumnya berujung pada pola pemerintahan yang otoriter. Tak menutup kemungkinan terjadi kekacauan jika banyak yang menolak.
“Sangat mudah tergolong menjadi otokratik legalism, atau authoritarian constotitunalism. Akhirnya perpanjang masa jabatan lalu kemudian di ujung dikudeta militer. Jadi bermain-main dengan masa jabatan, Indonesia bisa masuk ke skenario yang sangat tidak diinginkan,” ujarnya.
Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perbincangan publik usai diusulkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Pejabat pemerintah seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mendukung. Dia mengklaim masyarakat tak mau uang ratusan triliun dipakai untuk pemilu di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan.
(cfd/bmw)
