Namun, Alvin khawatir ada agenda lain di balik Mjelis Etik itu, seperti digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar,” kata Alvin.
Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga dan internal Golkar Perlu duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik itu.
Pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan, kalau bisa melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.
“Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai,” jelas dia.
Alvin meminta Airlangga menghentikan kegaduhan di internal Golkar. Sebab, Alvin khawatir kegelisahan dari para kader Golkar berimbas nantinya pada persepsi negatif dari masyarakat.
“Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di Munas mendatang,” pungkasnya.
