Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan musyawarah nasional (munas) Golkar adalah agenda lima tahunan. Akbar menilai munas tetap digelar pada waktu yang sama seperti tahun lalu, yaitu pada Desember.
“Dalam konteks penyelenggaraan munas, munas yang terakhir diadakan lima tahun yang lalu bulan Desember. Jadi oleh karena itu, menurut saya munas berikutnya tentu diadakan pada bulan Desember. Jadi tidak perlu ada percepatan-percepatan itu ya, kita tunggulah kan tinggal beberapa bulan saja, yaitu bulan Desember tahun 2019,” kata Akbar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Akbar mengatakan lingkup internal Dewan Kehormatan partai juga telah mengadakan rapat dan menyatakan munas akan digelar pada Desember mendatang. Menurutnya, tidak ada alasan mempercepat munas.
“Menurut saya sih tidak ada alasan kita untuk mempercepat (munas). Kalau seandainya katakanlah pertanggungjawaban kepada kepemimpinan partai kan akan disampaikan pada munas,” ujar Akbar.
Akbar mengatakan, dalam munas nanti, akan disampaikan pertanggungjawaban dari pimpinan partai dan menyepakati ketua umum. Mekanisme munas lima tahunan itu, menurut Akbar, harus terus dijaga.
“Ya mekanisme itu menurut saya patut kita jaga, karena kita organisasi yang berpegang pada mekanisme yang berbasis pada kesepakatan, katakanlah konstitusi, yang kita telah sepakati,” ucapnya.
Terkait desakan untuk segera menyelenggarakan rapat pleno, Akbar menyebut itu boleh saja. Asalkan desakan untuk rapat pleno itu tidak dalam konteks percepatan munas.
“Ya kalau ada satu desakan untuk rapat pleno sih ya boleh saja, tapi kan bukan berarti dalam konteks percepatan daripada musyawarah nasional. Musyawarah nasional ini kan kita jadikan agenda lima tahunan, dan musyawarah nasional yang terakhir itu ya lima tahun yang lalu, yaitu bulan Desember,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara mengenai forum munas untuk pemilihan ketum baru. Bamsoet menyebut banyak pihak yang mendorong munas digelar sebelum Desember 2019.
“Jadi tidak ada yang menyatakan Desember, kecuali pribadi Airlangga (Ketum Golkar Airlangga Hartarto) karena mekanisme di Partai Golkar soal waktu munas sangat ditentukan oleh waktu yang ada di AD/ART dari mulai rapat pleno yang sampai saat ini belum jelas,” ujar Bamsoet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
