Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI merotasi sejumlah personelnya di Komisi XI DPR jelang pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terungkap dalam surat dari Sekretaris FPG DPR Adies Kadir kepada pimpinan parlemen.
Bukan tanpa alasan Fraksi Golkar melakukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut. Adies Kadir menegaskan BKO ini dilakukan lantaran ada agenda penting di Komisi-Komisi.
Sementara itu, anggota FPG tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar. Padahal terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.
“BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap Fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu Fit and Proper Test calon anggota BPK, tapi banyak anggota kita sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal,” kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Adies heran, lantaran keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI justru ramai diperbincangkan. Menurutnya, BKO bukan hal baru yang dilakukan oleh Golkar di DPR.
“Kita pernah BKO anggota Komisi I, waktu itu sedang pemilihan anggota KPI. Sementara dii Komisi III kita juga pernah melakukan rotasi saat pemilihan calon hakim agung MA dan capim KPK,” kata Anggota Komisi III DPR RI ini.
