Ari pun mengkritisi klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data 110 juta warga menginginkan pemundaan Pemilu 2024.
“Tidak ada alasan konstitusional apalagi hanya berdasar big data pendapat warga sehingga jabatan presiden harus di-extend (diperpanjang),” sebut Ari.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap, riuh wacana penundaan pemilu akan selesai seandainya Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan setegas saat ia menolak wacana masa jabatan 3 periode beberapa waktu lalu.
“Belum kita dengar pernyataan Presiden, bahwa yang setuju dengan penundaan itu adalah mereka yang menampar, mencari muka, dan menjerumuskan presiden,” kata Adi, Selasa (15/3).
“Kita belum mendengar itu. Statement-nya masih normatif, mengayun ke kanan-kiri, penuh multitafsir, bahkan tafsir-tafsir liar. Jika presiden tegas seperti menolak 3 periode, sudah akan selesai ini,” ungkapnya.
Sejauh ini, pernyataan Jokowi mengenai isu ini dianggap kurang tegas. Pada awal Maret lalu, Jokowi mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu sah-sah saja di negara demokrasi.
