Partaiku.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dari Fraksi NasDem, Abdul Rahim mengatakan APBD tidak dirancang untuk menghadapi bencana.
Hal tersebut diungkapkan Abdul Rahim dalam pertemuan dengan para stakeholder penanganan bencana Provinsi Sulawesi Barat di tenda darurat di halaman Kantor DPRD Sulbar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (3/3).
“APBD tak dirancang untuk menghadapi bencana. Namun, dalam APBD selalu disiapkan nomenklatur biaya tak terduga (BTT). Salah satu item yang dimaksudkan itu yah seperti bencana,” ujar Abdul Rahim.
Menurut Legislator NasDem tersebut, porsi BTT dalam APBD Tahun 2021 ini jumlahnya mencapai Rp15 Miliar.
“Ironinya, BTT tersebut belum digerakkan untuk penanganan pasca bencana ini,” ungkapnya.
Kian miris, sambung Abdul Rahim, segala kebutuhan pasca bencana hanya mengandalkan bantuan logistik maupun uang tunai yang berasal dari para donatur.
“Kebijakan realokasi anggaran kan ada. Hanya perlu dikomunikasikan bersama dengan DPR kalau untuk realokasi itu. Berapa anggaran yang akan direalokasikan untuk penanganan bencana, tinggal didiskusikan bersama,” tegasnya.
Tidak sekadar mendudukkan kembali perencanaan anggaran, Abdul Rahim menilai, Pemerintah Sulbar juga memerlukan perubahan untuk arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Menurut Legislator NasDem Sulbar itu, jika dilihat dari peta tingkat risiko, Sulbar memang masuk dalam kategori sedang hingga tinggi.
“Fakta tersebut mestinya bikin orientasi pembangunan di provinsi ke-33 ini juga mendudukkan sektor penanggulangan bencana alam di posisi yang strategis,” imbuhnya.
Namun, sambung Abdul Rahim, hingga hari ini pemerintah absen melahirkan payung hukum untuk menaungi urusan itu sehingga belum juga tersedia.
“Perda atau Pergub yang berbicara secara spesifik tentang penanggulangan bencana memang tidak tersedia. Wajar jika kapasitas Provinsi Sulawesi Barat terhitung rendah dalam hal penanggulangan bencana,” ucapnya.
Abdul Rahim menyebutkan, banyak hal yang mesti dibenahi dan diperbaiki termasuk kebijakan anggaran.
“Kita ingin melalui kebijakan APBD, manajemen bencana sudah dimiliki. Tentu manajemen yang baik lagi ideal. Sehingga tidak terjadi lagi ketidaksiagaan dalam mengambil langkah taktis di lapangan jika terjadi bencana,” pungkas Abdul Rahim.
Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Mamuju dan Majene pada Jumat (15/1) dini hari mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Selain kantor Gubernur Sulbar yang ambruk, gempa itu juga mengakibatkan kerusakan gedung DPRD Sulbar.
Akibatnya, anggota DPRD Sulbar untuk sementara berkantor di tenda darurat yang didirikan di halaman Kantor DPRD Sulbar
Hal tersebut diungkapkan Abdul Rahim dalam pertemuan dengan para stakeholder penanganan bencana Provinsi Sulawesi Barat di tenda darurat di halaman Kantor DPRD Sulbar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (3/3).
“APBD tak dirancang untuk menghadapi bencana. Namun, dalam APBD selalu disiapkan nomenklatur biaya tak terduga (BTT). Salah satu item yang dimaksudkan itu yah seperti bencana,” ujar Abdul Rahim.
Menurut Legislator NasDem tersebut, porsi BTT dalam APBD Tahun 2021 ini jumlahnya mencapai Rp15 Miliar.
“Ironinya, BTT tersebut belum digerakkan untuk penanganan pasca bencana ini,” ungkapnya.
Kian miris, sambung Abdul Rahim, segala kebutuhan pasca bencana hanya mengandalkan bantuan logistik maupun uang tunai yang berasal dari para donatur.
“Kebijakan realokasi anggaran kan ada. Hanya perlu dikomunikasikan bersama dengan DPR kalau untuk realokasi itu. Berapa anggaran yang akan direalokasikan untuk penanganan bencana, tinggal didiskusikan bersama,” tegasnya.
Tidak sekadar mendudukkan kembali perencanaan anggaran, Abdul Rahim menilai, Pemerintah Sulbar juga memerlukan perubahan untuk arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Menurut Legislator NasDem Sulbar itu, jika dilihat dari peta tingkat risiko, Sulbar memang masuk dalam kategori sedang hingga tinggi.
“Fakta tersebut mestinya bikin orientasi pembangunan di provinsi ke-33 ini juga mendudukkan sektor penanggulangan bencana alam di posisi yang strategis,” imbuhnya.
Namun, sambung Abdul Rahim, hingga hari ini pemerintah absen melahirkan payung hukum untuk menaungi urusan itu sehingga belum juga tersedia.
“Perda atau Pergub yang berbicara secara spesifik tentang penanggulangan bencana memang tidak tersedia. Wajar jika kapasitas Provinsi Sulawesi Barat terhitung rendah dalam hal penanggulangan bencana,” ucapnya.
Abdul Rahim menyebutkan, banyak hal yang mesti dibenahi dan diperbaiki termasuk kebijakan anggaran.
“Kita ingin melalui kebijakan APBD, manajemen bencana sudah dimiliki. Tentu manajemen yang baik lagi ideal. Sehingga tidak terjadi lagi ketidaksiagaan dalam mengambil langkah taktis di lapangan jika terjadi bencana,” pungkas Abdul Rahim.
Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Mamuju dan Majene pada Jumat (15/1) dini hari mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Selain kantor Gubernur Sulbar yang ambruk, gempa itu juga mengakibatkan kerusakan gedung DPRD Sulbar.
Akibatnya, anggota DPRD Sulbar untuk sementara berkantor di tenda darurat yang didirikan di halaman Kantor DPRD Sulbar
