Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Arif Hamid Rahman mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, harus siap menerima pemikiran-pemikiran baru dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, yang pada periode ini didominasi oleh wajah-wajah wakil rakyat yang baru .
Begitu dikatakan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih dari Partai Gerindra Arif Hamid Rahman, usai menerima Surat Keputusan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, di Aula Setia Permana, KPU Jawa Barat, di Jalan Garut Kota Bandung, Rabu (14/8).
Dari 120 Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 ini, sekitar 62,5 persen didominasi oleh wajah baru (75 orang). Sementara wajah lama hanya 37,5 persen (45 orang).
“Gubernur Jabar harus siap menerima pokok-pokok pikiran dari seluruh anggota legislatif. Karena sekarang ada sekitar 75 anggota DPRD Jabar periode ini didominasi oleh wajah-wajah baru,” kata Arif.
Sehingga kata Arif, pemerintah harus membuka komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh legislatif yang duduk di Jabar hari ini. Agar kata dia, percepatan pembangunan di Jabar bisa segera terlaksanakan.
“Pemerintah harus berani membuka komunikasi yang luas dengan legislatif, supaya sinergitas pembangunan Jabar cenderung lebih cepat sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Arif yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung ini.
Di samping itu kata Arif, meskipun memiliki Gubernur Jabar yang kreatif dan inovatif. Tapi pemikiran itu juga tidak bisa lepas dari peran pemikiran para anggota legislatif.
“Kita punya Gubernur yang sangat kreatif dan inovatif faham bagaimana menjalankan roda pemerintahan tapi tidak cukup itu, karena inovasi harus sinergi dengan pokok pikiran legislatif,” pungkasnya.
Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Pasundan (Unpas) Ersyad Muttaqien, menilai bahwa tantangan kepemimpinan di era komunikasi digital saat ini ialah persoalan etika komunikasi politik, baik di tingkatan elit ataupun masyarakat.
Pemimpin daerah hari ini, meskipun memiliki jembatan penghubung baru mengetahui aspirasi dan keluhan masyarakat melalui media sosial. Tetap secara etika komunikasi politik dan birokrasi harus merajut bubungan yang positif dan produktif dengan para anggota dewan.
“Bagaimanapun mereka membawa mandat rakyat dari dapilnya masing-masing. Dengan harmonisnya dwi pembangunan legislatif dan eksekutif pasti akan menghasilkan produktifitas kebijakan publik dan kehangatan politik,” demikian Ersyad.
