“Jadi mereka melakukan koreksi memberikan solusi alternatif untuk Pemkot Bogor. Solusi ini akan saya bawa dan menyarankan untuk membuat surat secara resmi untuk kelembagaan (DPRD) dan akan dibahas karena ini menggunakan anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” ujarnya.
Atty menekankan pembangunan ini bagaimanapun harus membuat semua pihak bisa merasakan manfaatnya. Sehingga jangan sampai menyisakan masalah baru nantinya.
“Kalau menyusahkan satu problem yang memang mengganggu urusan perut rakyat, jelas pemerintah harus mempertimbangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya yang hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan dinilai sangat rasional. Apalagi warga bukan hanya sekedar menolak, tapi juga menyampaikan solusi alternatif bagi Pemkot Bogor.
“Saya pikir ini aspirasi cukup baik dan simpatik karena tidak hanya sekedar menolak tetapi memberikan alternatif. Tentunya pemkot dalam melaksanakan pembangunannya harus melihat bahwa kawasan ini sudah puluhan tahun kawasan ini niaga. Jadi jangan memperindah kota tapi disisi lain merugikan masyarakat yang sudah ada di kawasan niaga ini,” katanya.
