Partaiku.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal menolak tegas rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal yang akan mengubah kawasan Jalan Ahmad Yani menjadi seperti kawasan Malioboro di Yogyakarta.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edy Suripno, ada sejumlah alasan mengapa pihaknya menolak rencana rencana tersebut.
Hal itu, kata Edy, salah satunya berkaca dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pancasila yang tergusur akibat revitalisasi dan tidak mendapat tempat yang representatif hingga hari ini.
“Jawaban wali kota terkait dengan PKL dalam rapat paripurna yang menyebut tidak ada penggusuran PKL, yang ada hanya penataan. Fraksi PDI perjuangan menyatakan pernyataan tersebut tidak benar,” kata Edy, Senin (1/2).
“Faktanya yang terjadi bukan penataan namun penggusuran. PKL ditempatkan di samping RM Dewi justru setelah ada penggusuran, atau penataan tidak bersamaan,” lanjut Edy.
Menurutnya, disebut penataan seharusnya ketika akan relokasi sudah ditempatkan terlebih dahulu. Bukan ditempatkan saat terakhir atau usai adanya penggusuran.
“Maka Fraksi PDI Perjuangan menganggap ini sebuah penggusuran, bukan penataan. Ketika pemkot menyatakan ini adalah penataan maka jauh panggang dari api, jauh dari kenyataannya,” katanya.
Untuk itu, Edy khawatir, penggusuran PKL juga akan terjadi di Jalan Ahmad Yani, jika nantinya Pemkot Tegal jadi membuat kawasan tersebut seperti Kawasan Malioboro.
“Kami khawatir, apabila penataannya seperti itu, apa jadinya nanti Jalan Ahmad Yani ketika ditambah anggarannya Rp 12 M. Saya yakin akan menambah panjang penderitaan dan kesengsaraan masyarakat PKL,” kata dia
Untuk itu, kata Edy, pihaknya dengan tegas menolak pembangunan Jalan Ahmad Yani. Apalagi, rencana Pemkot yang akan menyempitkan jalan dari selebar 14 meter menjadi 5 meter dan berlaku satu arah.
“Kita bisa membayangkan bagaimana dampaknya kepada PKL, juru parkir, pedagang Pasar Pagi. Ketika arus lalu lintas yang seharusnya lancar menjadi sempit karena dibangun trotoar,” katanya.
Dia menilai, Pemkot kurang serius dalam menata keberadaan PKL. Edy mencontohkan, tempat relokasi di kawasan PPIB dan lahan di samping RM Dewi, pada akhirnya bukan tempat ramai yang bisa meningkatkan pendapatan PKL.
“Contoh di PPIB, apa fasilitas yang disiapkan pemda, jualan mereka sepi jauh dari potensi ekonomi. Tidak ada intervensi pemda nyatanya sepi. Pedagang mengeluh. Begitu juga yang di samping RM Dewi, sepi, tidak bisa berjualan,” katanya.
Bahkan dari informasi yang Edy terima, PKL di samping RM. Dewi mulai menjual lapaknya ke calon pedagang lain yang justru warga luar daerah.
“Saat ini ditengarai banyak lapak yang dijual kepada orang luar, karena mereka butuh bertahan hidup. Jangan salah ketika nantinya yang dulu dimiliki orang Tegal bisa berubah dipegang orang-orang dari luar Karena ada proses jual beli. Itu informasi yang kami terima,” pungkasnya.
