Begini Menurut PKB Soal Kriteria Menteri Jokowi

PKB Menyebut bahwa Kriteria Menteri Jokowi harus memiliki perpaduan Seni dan Ilmu ( Manajerial ) dalam mengatur segala sesuatu dengan benar, dan memiliki pemahaman tentang Tata Negara juga APBN sehingga dalam 5 tahun kedepan Indonesia akan terus berkembang.

“Ya saya kira Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kecepatan, menteri yang memiliki manajerial, dia adalah eksekutor jadi bukan hanya di belakang meja, tapi dia masih menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat dan tegas. Tentu juga kepemimpinannya yang kuat. Itu penting. Pemahaman soal tata negara dan APBN mungkin itu salah satu hal yang penting,” ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).

Karding tak menyoal komposisi menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen dan dari parpol 45 persen. Dia menilai seluruhnya sudah dihitung.

“Jadi saya kira itu sudah dihitung dan memang dari sejarahnya mulai dari Gus Dur, Mega, dan SBY itu memang rata-rata kan 40-45, jadi memang sudah tepatlah. Cuma saya memang begini jangan sampai ada persepsi di publik bahwa profesional-nonprofesional, partai maupun nonpartai, menurut saya semua harus profesional,” katanya. 

Menurut Karding, berdasarkan pengalaman sebelumnya, justru ada pihak profesional yang tidak bekerja secara profesional. Profesional, disebut Karding, bergantung pada pencapaiannya. 

“Pengalaman beberapa tahun lalu, yang disebut profesional pada praktiknya ada yang tidak profesional, jadi sebenarnya profesional itu pada kemampuan dia kerja dan capaian dia kerja itu sudah disebut profesional,” tuturnya. 

Jokowi sampai saat ini belum memilih calon yang akan masuk kabinetnya di periode kedua. Namun Jokowi sudah memiliki kriteria terkait komposisi menteri, pada Rabu (14/8), dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Negara.

Jokowi mengungkapkan desain kabinet di periode keduanya. Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru. Beberapa poin tersebut terkait dengan usia menteri yang akan diisi kalangan generasi muda. Menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.

“Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen dan parpol sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari kalangan nonparpol hingga mengubah nomenklatur kementerian atau kementerian baru.