Demokrat Berharap Menkominfo Tidak Dikuasai Oleh Pejabat Politik
Seperti diketahui Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan Kabinet Pemerintahannya pada bulan September 2019 mendatang.
Perimbangannya adalah porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari kalangan nonparpol. Lalu, akan diisi siapakah posisi kursi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Anggota Komisi I DPR Roy Suryo yang juga pernah duduk sebagai menteri pemuda dan olahraga memberikan catatan untuk pos Kemenkominfo. Menurutnya, sektor ini penting harus terbebas dari kepentingan politik. Karena itu, kader partai Demokrat itu berharap Menkominfo bukan dari partai politik. “Sektor komunikasi dan Informatika itu sangat strategis. Agar tidak ada kepentingan bisnis di baliknya, maka Menkominfo harus masuk porsi 55 persen dari profesional. Ini cukup merugikan jika diisi orang partai,” kata Roy kepada wartawan, Minggu (18/8).
Dijelaskan Roy, ada kekhawatiran jika Menkominfo diisi oleh figur partai politik, maka kemungkinan kementerian ini tidak bisa lepas dari kepentingan parpol yang dinaunginya nanti. Sebab, Kominfo menguasai frekuensi publik. “Jika sampai terindikasi punya kepentingan, tentu tidak akan fair nantinya, apalagi Kominfo selaku regulator dari frekuensi milik ranah publik yang harus dijaga netralitasnya,” imbuh Roy.
Lebih lanjut, Roy juga mengaku mengapreasisi Menkominfo Rudiantara yang saat ini memimpin Kementerian Kominfo. Namun, dia menilai, apabila Jokowi memutuskan untuk diganti, maka paling tidak, penggantinya harus memiliki pemahaman yang baik tentang komunikasi dan informatika. “Setidaknya paham soal-soal kebijakan dan dasar komunikasi & informatika,” pungkasnya.
