Demokrat Pasrah Jika Tak Kebagian Kursi Menteri
Partai Demokrat pasrah jika tak kebagian kursi Menteri dan pasrah terhadap keputusan yang diambil pemerintah.
“Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri, tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah ya apapun keputusan pemerintah kita akan hargai,” ucap Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Menurutnya, jajaran menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Apalagi, Demokrat juga tak pernah mengusulkan kandidat menteri.
“Khususnya Presiden Jokowi selaku presiden terpilih, hak prerogatif presiden. Jadi kita bukan masalah kita dapat atau tidak dapat kursi, toh selama ini demokrat tidak pernah menyodor-nyodor menteri juga,” jelas Nurhayati.
Nurhayati mengatakan, Demokrat akan tetap mendukung pemerintah meski tidak ada kadernya yang masuk kabinet.
Pada kesempatan itu, Nurhayati juga sempat menyingung anak dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Nurhayati kembali mengingatkan bagaimana hubungan antara Presiden Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Demokrat kan kita sudah berkali-kali menunjukkan sinyalnya, artinya bagaimana AHY diundang ke istana oleh Pak Jokowi dan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya,” kata dia.
Kendati demikian, Nurhayati tetap menegaskan semuanya kembali pada hak prerogatif Presiden Jokowi.
“Tetapi memang menteri ini kan hak prerogatif presiden, jadi kami hargai apapun yang akan diputuskan oleh Pak Jokowi,” ujar Nurhayati.
Hal senada sebelumnya juga telah diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari.
Menurut Imelda Sari, soal kursi menteri itu merupakan hak prerogatif presiden.
“Tapi tetap keputusan diserahkan kepada Presiden terpilih, dibahasa secara tertutup tapi terbuka saat fit and propert test,” kata Imelda Sari di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Imelda Sari mengatakan, partai koalisi tak pernah secara terbuka meminta jatah menteri saat Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden pada 2004-2014.
“Dalam 10 tahun itu (era SBY), tidak ada partai koalisi secara terbuka meminta menteri, apalagi saat kongres menyampaikam langsung ke presiden terpilih,” kata Imelda Sari.
Ia juga menyindir ketua-ketua partai lain yang beberapa kali melontarkan soal jatah menteri.
“Pada saat pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di pemerintahan, tidak ada satupun partai politik yang meminta-minta menteri secara terbuka. Itu tidak pernah dilakukan oleh partai koalisi,” ujarnya.
