Kendati demikian, Nurhayati tetap menegaskan semuanya kembali pada hak prerogatif Presiden Jokowi.
“Tetapi memang menteri ini kan hak prerogatif presiden, jadi kami hargai apapun yang akan diputuskan oleh Pak Jokowi,” ujar Nurhayati.
Hal senada sebelumnya juga telah diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari.
Menurut Imelda Sari, soal kursi menteri itu merupakan hak prerogatif presiden.
“Tapi tetap keputusan diserahkan kepada Presiden terpilih, dibahasa secara tertutup tapi terbuka saat fit and propert test,” kata Imelda Sari di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Imelda Sari mengatakan, partai koalisi tak pernah secara terbuka meminta jatah menteri saat Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden pada 2004-2014.
“Dalam 10 tahun itu (era SBY), tidak ada partai koalisi secara terbuka meminta menteri, apalagi saat kongres menyampaikam langsung ke presiden terpilih,” kata Imelda Sari.
Ia juga menyindir ketua-ketua partai lain yang beberapa kali melontarkan soal jatah menteri.
“Pada saat pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di pemerintahan, tidak ada satupun partai politik yang meminta-minta menteri secara terbuka. Itu tidak pernah dilakukan oleh partai koalisi,” ujarnya.
