Bantuan dari Kementrian berdatangan, namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluh rumitnya dalam mengatur bantuan untuk masyarakat.
Pernyataan RK ini mengungkapkan betapa repotnya ia harus menjelaskan soal jatah bantuan kepada masyarakat, lantaran bantuan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata tak datang bersamaan dan dengan mekanisme masing-masing.
Selain itu, data yang tak singkron antara provinsi dan pemerintah kota/kabupaten masih jadi kendala.
Terkait hal tersebut, Rafael Situmorang, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan meminta agar RK tak saling menyalahkan.
Menurutnya, Pemprov Jabar harus memperbaiki sinergi dan komunikasi dengan kabupaten kota sehingga pendataan bantuan sosial bisa lebih cepat.
Termasuk juga dengan pemerintah pusat.
“Selama ini kan pemerintah kota atau kabupeten masih menunggu berapa Kepala Keluarga (kk) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat,” kata Rafael melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5).
Dengan demikian, kata dia, pemerintah kota atau kabupaten bisa menganggarkan untuk KK yang belum tersentuh bansos. Sehingga, lanjutnya, penyaluran bansos tidak terkatung katung.
