Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menutup pintu masuk ke bursa Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 mendatang. Ahok memilih fokus mengerjakan tugas yang dimandatkan padanya oleh sang ketum, Megawati Soekarnoputri.
Isu eks Gubernur DKI Jakarta itu akan maju ke Pilwali Surabaya menyeruak beberapa waktu lalu. Kabar tersebut pun langsung dibantah oleh Ahok. Ahok merasa mustahil bertarung di Surabaya. Lagipula, tak pernah terbesit di kepalanya untuk maju di Surabaya.
“Nggak kepikiran (maju di Pilwali Surabaya 2020) dan nggak ada tugas (dari partai) ke sana juga,” kata Ahok, Selasa (20/8).
Ahok menjelaskan, saat ini dirinya tengah menghabiskan waktu dengan urusan petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sebagai pengajar di sekolah politik PDIP. Dia mengatakan aktivitasnya itu pun sesuai dengan mandat Megawati.
“Saya akan banyak waktu urusan petani di NTT. Ibu Ketum kasih tugasnya jelas, tidak ke mana-mana selain NTT dan sebagai pengajar. Ibu Mega bukan sembarangan kasih tugas,” ujarnya.
“Sampai saat ini tidak ada perintah untuk menjadi kepala daerah, tidak ada. Tidak ada rencana ke arah situ. NTT akan panjang kalau bicara tentang pertanian, peternakan dan lain-lain. Saya lebih fokus membantu di daerah NTT. Tapi tidak jadi gubernur NTT juga. Nanti malah salah paham lagi,” imbuh Ahok.
Menurut Ahok, masih banyak kader PDIP yang lebih baik untuk maju ke Pilwali Surabaya dibanding dirinya.
“Kader-kader itu masih banyak yang baik-baik,” kata dia.
Namun, meski Ahok menutup pintu, tidak halnya dengan PDIP. Politikus PDIP Eva Sundari mengatakan peluang Ahok untuk maju ke Surabaya masih terbuka.
Menurut Eva, tak ada yang boleh menghalangi hak politik seseorang asalkan sesuai aturan yang berlaku. Apalagi ‘hukum pasar’ berlaku dalam pemilihan pemimpin.
Eva mengatakan, bila Ahok dikehendaki publik untuk memimpin suatu daerah maka PDIP tentu bakal menyadarinya. Namun PDIP belum memastikan apakah Ahok akan diusung ke Pilwalkot Surabaya 2020 atau tidak.
“Masih terbuka peluang lah. Ngapain ditutup?” kata Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan, Selasa (20/8).