Lebih jauh dia menyampaikan, bahwa representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kata dia, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.
Dia pun mengakui, diskriminasi sebagai perempuan yang berpolitik pernah dialami. Perempuan Kerap dijadikan warga kelas dua. Tentu, ada begitu banyak hambatan dan rintangan ketika perempuan berniat terjun ke politik praktis.
“Contohnya, saya pribadi kerap mendapat serangan politik lantaran identitas keperempuanan yang disandang, mulai dari komentar miring tentang status perempuan dalam islam itu dirumah saja mengurusi rumah tangga, anak-anak, tubuh, penampilan, dan hal sejenisnya. Hal ini lantas mengaburkan hal-hal substansial yang sebenarnya menjadi isu utama dalam kontestasi politik praktis perempuan, seperti program kerja, rekam jejak, integritas, dan ideologi politik yang diperjuangkan harusnya dapat dilihat dari situ,” ujarnya mengkritisi.
