Partaiku.id – Filep Wamafma meminta agar pemerintah pusat tak gegabah dalam urusan pemekaran Papua. Hal itu ia sampaikan merespons Baleg DPR RI yang menyepakati RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.
“Saya sebagai senator dari Papua, saya berfikir pemerintah tak perlu gegabah dalam memekarkan Papua. Dan pemerintah harus analisa terlebih dulu dampak politik dan keamanan yang timbul dari sikap otoritas top down itu,” kata Filep, Jumat (8/3).
Filep mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa pemekaran provinsi di Papua harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan melalui parlemen, perorangan atau ormas dan Pemda.
Menurut Filep kebijakan yang lahir dari atas tanpa menyerap aspirasi warga berpotensi menjadi bom waktu atau meruncingkan konflik sosial di Papua.
“Ini menurut saya sesungguhnya pemerintah menciptakan bom waktu dan mengesampingkan aspirasi yang sebetulnya secara politik nasional dan lokal punya otoritas,” kata dia.
Terlebih lagi, Filep menilai belakangan ini terdapat gejolak di tengah masyarakat Papua menyikapi wacana pemekaran wilayah. Gejolak itu berupa rangkaian demonstrasi menolak pemekaran di beberapa daerah di Papua seperti Kabupaten Yahukimo, Nabire hingga ke Jayapura.
