Guspardi Gaus Soroti Anggaran Pemilu 2024 dan Syarat Cak Imin Gabung Koalisi
Partaiku.id – Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus berharap agar sejumlah poin krusial terkait Pemilu 2024 segera diputuskan pemerintah, KPU, dan DPR sebelum 14 Juni 2022. Guspardi mengatakan, 14 Juni merupakan batas tahapan Pemilu 2024 harus dimulai terhitung 20 bulan hingga 14 Februari 2024.
“Kalau tahapan itu mulai awalnya itu di tanggal 14 Juni. Kita berharap sebelum 14 Juni harusnya sudah diputuskan. Mundur 20 bulan, jadinya di 14 Juni,” kata dia.
Guspardi pun meminta agar komisioner KPU segera menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) yang akan mengatur tahapan pemilu setelah pengambilan keputusan di Komisi II DPR dalam waktu dekat.
DPR, pemerintah, dan KPU diketahui hingga kini belum memutuskan sejumlah poin krusial yang akan menentukan tahapan pemilu dimulai. Hasil kesepahaman antara ketiganya dalam rapat konsinyering 13 Mei lalu hingga kini belum ditindaklanjuti lewat rapat dengan pendapat di Komisi II DPR.
Semula, RDP akan digelar hari ini, namun Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara mendadak absen lantaran dinas luar kota. Rapat pun kembali dijadwalkan pada 30 Mei atau Senin pekan depan.
Menanggapi hal itu, Guspardi belum dapat memastikan sejumlah poin krusial yang dibahas dalam konsinyering bisa disepakati pada RDP 30 Mei mendatang. Menurut dia, hal itu akan tetap bergantung pada pendapat masing-masing fraksi di DPR.
Namun, dia meyakini sejumlah poin yang akan menentukan proses tahapan pemilu dimulai, akan diputuskan sebelum 14 Juni atau tak melewati batas masa sidang yang akan berakhir 7 Juli.
“Tergantung kesepakatan aja. Bisa sehari, dua hari, tiga hari. Mudahan lancar lah. Tujuan dari konsinyering itu kan dalam rangka menyatu padu konsep persepsi yang sama terhadap hal-hal yang krusial,” kata dia.
Adapun beberapa poin krusial yang akan disepakati DPR, pemerintah, dan KPU yakni terkait jumlah anggaran, masa kampanye, penyelesaian sengketa pemilu, logistik, dan voting elektronik.
Beri Catatan Khusus untuk Cak Imin PKB
PAN memberi syarat kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait kesiapannya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyaratkan Cak Imin harus menang di atas kertas jika hendak bergabung dengan koalisi PAN bersama Golkar dan PPP.
Viva mengatakan pihaknya akan merumuskan kriteria dan variabel penetapan calon presiden dan wakil baik dari sisi like-abilitas, elektabilitas, dan variabel penting lain.
“Jika KIB akan mengusung Cak Imin sebagai capres, maka di atas hitungan kertas harus menang. Kalau tidak menang, kan dada jadi sesak, mata berkunang-kunang, dan tensi darah naik, he he he,” kata dia.
Meski begitu, Viva menyarankan agar Cak Imin dan PKB bergabung terlebih dahulu sebelum melakukan hitung-hitungan pencalonannya. Viva meyakini Golkar dan PPP akan menerima kehadiran PKB.
Dia menyebut kehadiran PKB di KIB akan memberikan warna pada koalisi yang semakin komprehensif. Menurut dia, PKB akan menambah kekuatan politik koalisi dalam berkontestasi di Pilpres 2024.
Menurut Viva, masing-masing partai memiliki basis konstituen yang militan dan ideologis, sehingga pasangan calon yang akan diusung KIB berpotensi dapat memenangkan pilpres.
“Yang ketiga, menambah keindahan warna pelangi kebangsaan di KIB karena kekuatan nasionalis-relijius KIB semakin terlihat terang dan nyata,”katanya.
Di sisi lain, lanjut Viva, sebagai politikus yang humoris, kehadiran Cak Imin dalam koalisi juga akan menjadikan suasan KIB semakin meriah, segar, dan menyenangkan.
“Suasana politik di KIB akan meriah, segar, dan menyenangkan dengan kehadiran Cak Imin, sebagai figur politisi yang humoris, yang mengemas masalah politik dengan bahasa ringan dan intelektual,” katanya.
Cak Imin selaku Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR sebelumnya menyatakan siap bergabung dengan KIB yang dideklarasikan tiga partai yakni PPP, PAN dan Golkar. Namun, dia menyaratkan dirinya diusung menjadi capres.
“Saya siap bergabung asal capresnya saya,” kata dia kepada wartawan usai silaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama di Surabaya, Jawa Timur.
(thr/DAL)
