Menurut Hasyim, para kandidat perlu waktu untuk mengunjungi semua daerah. Apalagi jika mengingat pemenang pilpres harus mengantongi kemenangan di lebih dari 17 provinsi.
Dia menuturkan, masa kampanye juga bersinggungan dengan waktu persiapan logistik dan penetapan daftar calon tetap (DCT). Berdasarkan pengalaman di Pemilu 2019, KPU butuh waktu sekitar tujuh bulan untuk mempersiapkan logistik.
Persiapan logistik baru bisa dilakukan setelah DCT disahkan. Pada saat yang sama, kampanye juga harus dimulai tiga hari setelah penetapan DCT.
“Ini akan dicari titik temu dan kompromi. Misalkan, logistik tetap segitu, tetapi kemudian kampanye yang diperpendek. Ini yang akan dibahas oleh konsinyasi,” tuturnya.
KPU pun akan mematangkan jadwal, tahapan, dan program Pemilu Serentak 2024 pada pekan ini. Mereka juga akan membahasnya dengan DPR dan pemerintah lewat rapat konsinyasi pada 21-23 April 2022.
(dhf/tsa)
