“Nah tentu menurut kami yang terpenting adalah bagaimana politik anggaran ini juga betul-betul mau menjadi sebuah bentuk investasi untuk pendidikan di jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar 20 persen itu adalah untuk fungsi pendidikan, tetapi murni untuk pendidikan, untuk pembangunan pendidikan, untuk pembangunan kesejahteraan para stakeholder pendidikan dalam hal ini tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Mau itu guru, mau itu dosen dan siswa nya juga, mau itu BOS bentuknya, maupun bantuan infrastruktur untuk pembangunan sekolah, maupun jaringan internet sekolah dan sebagainya. Temtu tidak hanya bisa satu kementerian saja, tetapi lintas kementerian harus berkolaborasi untuk mengatasi kendala tersebut,” tutup Desy.