Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily merespons adanya desakan dari kader agar DPP Partai Golkar segera melakukan Pleno. Ia memastikan DPP Partai Golkar akan menggelar pleno setelah penentuan pemilihan legislatif (Pileg) dilakukan.
“Soal tuntutan untuk menggelar rapat pleno, rapat pleno Partai Golkar itu pada saatnya pasti akan digelar untuk membahas agenda internal maupun eksternal setelah berbagai tahapan rapat dilalui dan penetapan hasil Pileg sudah selesai dari KPU,” kata Ace kepada wartawan, Jumat (23/8).Baca Juga
Ace menambahkan, Partai Golkar memiliki mekanisme rapat internal yang jelas tahapannya. Tahapannya yaitu rapat bidang dan rapat kordinasi bidang. Baru setelah itu DPP menggelar rapat pleno.
“Selain itu, KPU kan juga masih belum menetapkan para Caleg DPR RI terpilih. Hasil MK kemarin masih ada rekomendasi PSU dalam penetapan Caleg DPR RI,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan penyelenggaraan Munas Partai Golkar selalu pada Desember. Alasannya pada bulan tersebut seluruh agenda nasional, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pelantikan sudah selesai.
“Jadi, tidak ada presedennya penyelenggaraan Munas itu digelar sebelum pelantikan presiden. Yang mendesak-desak supaya munas sebelum pelantikan presiden tentu ada maksud dan kepentingan politiknya, yaitu ingin ikut menentukan kabinet. Terlalu kentara syahwat politiknya,” kata dia.
Sebelumnya ratusan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (22/8). Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi Novel menegaskan kedatangan massa AMPG dan sejumlah pengurus pleno bermaksud menanyakan kapan rencana rapat pleno DPP akan digelar.
“Sudah beberapa kali kita berkirim surat menanyakan kapan pleno akan digelar. Namun, tidak ada satupun jawaban diberikan. Sesuai AD/ART seharusnya DPP minimal menggelar rapat pleno sekali dalam dua bulan. Ini sudah delapan bulan tidak ada satupun rapat pleno yang digelar. Jelas-jelas Ketum telah melanggar AD/ART,” ucap Novel.
