“Ayo buka ruang publik, ilmu pengetahuan sudah lebih maju, ada lembaga survei, jaring aspirasi masyarakat, masuk kampus dan dengarkan mahasiswa. Kalau parpol sok tahu dan merasa paling tahu keinginan masyarakat, nanti repot,” ujarnya.
Ali menegaskan bahwa partai politik selalu ingin membuka ruang untuk menjaring aspirasi masyarakat. Termasuk dalam soal rencana amendemen UUD 1945.
Jangan sampai ada persepsi bahwa amendemen konstitusi dilakukan hanya atas dasar kemauan partai politik di MPR. Ali tidak ingin ada asumsi demikian, karena sejatinya partai politik juga mendengarkan kehendak masyarakat.
“Dari keinginan, kemauan, dan harapan itu yang kemudian kami narasikan dalam amandemen yang menjadi kehendak masyarakat. Jangan kesannya amandemen itu hanya kemauan dan kepentingan parpol yang pada akhirnya tidak akan berhasil untuk penguatan pada parpol,” katanya.
PDIP Hanya Mau Hidupkan GBHN
Terpisah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN). Dengan kata lain, PDIP tak mau amendemen UUD 1945 mengubah mekanisme pemilihan capres-cawapres.
