Padahal, sejak akhir tahun lalu, 5 kader PKS sudah melalui penjaringan internal partai untuk diusung sebagai calon wali kota. Saat itu, PKS tak pernah mengungkap peluang kembali mengusung Idris. Lantas, mengapa PKS akhirnya berpaling lagi kepada Idris? “Pinginnya sih (calon wali kota) kader (PKS), tapi kan kami harus realistis kalau mau menang. (Kader PKS) tidak wali kota, ya cukup wakilnya,” jelas Muttaqin.
“Pak Idris itu sebelum jadi wakil wali kota itu PNS. PNS tidak boleh jadi kader partai. Kalau bukan PNS, mungkin udah jadi kader (PKS) dari dulu,” lanjutnya.
Jelang pemungutan suara pada Desember 2020 nanti, sampai saat ini peta kekuatan partai politik di Kota Depok mengerucut pada 2 poros utama.
Poros petahana dimotori PKS yang telah berkuasa 3 periode di Depok, kini dengan 12 kursi di parlemen, mencoba menjajal peluang koalisi dengan Koalisi Tertata.
Koalisi Tertata adalah partai-partai lain dengan perolehan total 12 kursi di DPRD Depok, yakni Demokrat, PKB, PAN, dan PPP. Berhadapan dengan PKS, Gerindra yang sebelumnya ada di pemerintahan memilih pecah kongsi dan berkoalisi dengan rivalnya saat Pilpres 2014 dan 2019, PDI-P.
