Darul sendiri menilai bahwa membicarakan waktu pelaksanaan munas tidak semata-mata mengenai pergantian atau pemilihan ketum dan kewenangan lainnya. Namun, dia menyayangkan karena jadwal munas justru menjadi perdebatan di antara para kader Golkar.
“Jika saja para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan partai yang lebih besar untuk masa datang, perdebatan waktu pelaksanaan Munas tidak perlu menyita energi,” ujar Darul.
Darul pun menawarkan sebuah solusi dari polemik itu. Dia menawarkan agar rapat pleno DPP Partai Golkar segera dilaksanakan untuk menyepakati waktu pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan munas.
“Solusinya sangat mudah yaitu DPP Partai Golkar segera melaksanakan rapat pleno. Di situ disepakati waktu rapimnas dan munas menjelang Oktober 2019, dan disepakati bersama bahwa pengurus DPP sekarang ini diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon menteri, calon pimpinan MPR, DPR dan AKD di DPR RI,” tuturnya.
“Dengan demikian kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada pilkada tahun depan juga terjawab,” sambung Darul.
